• Jelajahi

    Copyright © Kabarpatroli.id - Media Berita Online Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Di Kecamatan Lubai

    Riyan Hero
    Sabtu, 30 Mei 2020, 12:09:00 AM WIB Last Updated 2020-06-02T02:04:22Z
    LUBAI ULU, KABARPATROLI.ID - Hasil Pengawasan dan pantauan dari DPD LSM POSE RI Sumsel, LSM Serikat masyarakat Sumsel (SMS) menemukan akan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD), BUMDESA, APBDES 2019 di Kecamatan Lubai ulu, kabupaten Muara Enim, propinsi Sumatera Selatan.

    Pengelolaan dana desa(DD) Badan usaha milik desa(BUMDESA), serta pelaksanaan APBDES yang diduga masih banyak yang menyimpang. Akibat ketidaktahuan para kepala desa mengenai tata kelola dana desa. Salah kelola dana desa itu menyebabkan banyak dana desa yang menguap alias tidak jelas penggunannya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di beberapa desa kecamatan lubai ulu kabupaten muara enim yakni sebagai berikut ini:
    1. Desa Karang Agung.
    2. Desa Karang Mulia.
    3. Desa Lecah.
    4. Desa Lubai Persada.
    5. Desa Lubai Makmur.
    6. Desa Mekarjaya.
    7. Desa Pagar Dewa.
    8. Desa prabumenang.
    9. Desa Sumber Asri.
    10. Desa Sumber Mulia.
    Ditemukan penyimpangan dana desa di 10 desa tersebut. Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik.

    Temuan penyimpangan dana desa dari segi administrasi mayoritas mengenai pajak yang tidak dibayar. Belum diketahui pasti penunggakan pajak tersebut akibat ketidaktahuan kepala desa atau unsur kesengajaan. Masalah tunggakan pajak dana desa ini kami temukan di semua desa.

    Menurut Ketua DPP Pemantau Organisasi Sosial Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) pada hari kamis (14 mei 2020) Des Lefri Sh Mengatakan sesuai tugas dan fungsi, LSM POSE RI akan mengawal dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan desa.

    Salah satunya dengan mengawal penggunaan anggaran dana desa untuk memastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran tanpa korupsi.

    “Sesuai tujuannya LSM POSE RI akan melakukan pendampingan, advokasi dan pendidikan anti korupsi. Kami siap dampingi aparatur desa,” jelas des.

    Pria yang juga seorang advokat yang tergabung di kantor advokat law firm fadrianto dan patner. Dalam keterangannya mengungkapkan, pihaknya sudah turun ke salah satu kecamatan di kabupaten muara enim, tepatnya di kecamatan lubai ulu.

    Ketua LSM POSE RI menyampaikan Laporannya Picture By Koran-one.com
    Setelah beberapa hari memeriksa dan mencermati sejumlah berkas laporan pekerjaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diduga tidak sesuai.

    Dari hasil investigasi tersebut, tambah nya, di samping temuan SPJ yang tidak sesuai, juga ada temuan lainnya, di antaranya sebagai berikut:

    1. Membuat rancangan anggaran di atas harga pasar.
    2. Mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.
    3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
    4. Pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.
    5. Penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor.
    6. Memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
    7. Pemainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa.
    8. Membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

    Pengacara ini menilai, penyimpangan tersebut terjadi karena masih lemahnya pengawasan terutama dari kinerja pendampingan desa termasuk aparaturnya.

      “Terpenting kepada kepala desa dan aparaturnya agar memanfaatkan dana pemerintah sesuai dengan peruntukannya dan program kerja,” harapnya.

      Oleh karenanya setelah pandemi wabah covid-19, LSM POSE RI pekan depan akan melaporkan temuan dugaan penyalahgunaan dana desa ini ke Kejati Sumsel dan kembali melakukan aksi demonstrasi ke Kejati serta Polda Sumatera Selatan.

      Meminta penyelidikan dugaan penyimpangan dana desa (DD) serta APBDES tahun 2019. Untuk segera melakukan penindakan serta memberikan efek jera, kepada oknum pemerintah desa di kecamatan lubai ulu kabupaten muara enim.

      ”Pernyataan sikap ini nantinya akan kami sampaikan ke APH, begitu juga inspektorat kabupaten muara enim juga kami tembuskan ke APIP.” Tutupnya.(Tri Sutrisno)

      Sumber Referensi: Koran-one.com
      Komentar

      Tampilkan

      Terkini

      KRIMINAL

      +