• Jelajahi

    Copyright © KABARPATROLI.ID - Media Berita Online Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Pilkada Serentak 2020 Terancam Di Tunda

    Riyan Hero
    Rabu, 22 April 2020, 7:42:00 PM WIB Last Updated 2020-05-21T19:33:15Z
    Picture by google.com
    KABARPATROLI.ID - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Keduanya sepakat alihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi COVID-19.


    "Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus didahulukan dibanding kontestasi politik," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi


    Pramono tidak merinci total anggaran yang akan dialihkan. Ini karena ada perbedaan penyerapan di setiap daerah. Namun, KPU RI menganggarkan total sekitar Rp 10 triliun untuk Pilkada Serentak 2020 lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


    Dalam rapat itu, KPU RI dan DPR RI menyetujui tiga opsi penundaan pilkada. Tiga opsi itu adalah ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda enam bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021.


    Pramono mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan tunggal dari tiga opsi tersebut. Namun, kata dia, KPU RI butuh landasan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk penundaan. Sebab, UU Pilkada dan UU Pemilu masih mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 di akhir tahun ini.


    "Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak, KPU RI, pemerintah, dan DPR RI pada pertemuan berikutnya," ujar Pramono.


    Pilkada Serentak 2020 awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Gelaran ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu.


    Namun terkait pengalihan dana Pilkada untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 dapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia meminta anggaran tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 jangan langsung dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19.


    "Mohon bisa ditekan mungkin dalam rapat ini bahwa anggaran (penanganan COVID-19) tersebut sebaiknya dibekukan (freeze) dulu," kata Mendagri dalam rapat kerja virtual dengan Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP di Jakarta, Selasa.


    Tito mengatakan, anggaran penanganan COVID-19 sudah disiapkan pemerintah sebesar Rp405 triliun sebagai dana stimulus dan Rp110 triliun sebagai social safety net.


    Kemudian, Tito juga mengarahkan pemerintah daerah bersama Menteri Keuangan untuk mengumpulkan dana alokasi untuk penanganan COVID-19.

    Picture By Google.com
    "Ini di (pemerintah) daerah, bukan di kami. Sementara baru teralokasi Rp55 triliun, tapi lagi kami tekan (push) terus. Jadi, mengenai masalah anggaran tadi kembali, sudah ada alokasi untuk itu," tutur Tito.


    Memang, kata Tito, ada tiga kepala daerah yang lambat mengalokasikan dana karena kekhawatiran masalah hukum.


    Untuk mengatasi itu, minggu lalu, Tito melakukan video telekonferensi kepada seluruh Kepala Daerah bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI.


    Tito mengatakan BPK, LKPP, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI siap melakukan pendampingan dalam situasi krisis saat ini untuk memperketat pengawasan.


    Ia menambahkan, Ketua KPK juga sudah mengatakan akan menindak tegas apabila ada yang melakukan penyimpangan. "Saya rasa Ketua KPK juga sudah tegas sekali," ujar Tito.


    Selanjutnya, pada hari Jumat, ia bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, akan memberikan arahan langsung terkait alokasi anggaran Pemerintah Daerah.


    Karena itu, khusus untuk anggaran Pilkada, Tito berpendapat sebaiknya disimpan saja dulu sehingga ketika situasi ternyata membaik, dan Pilkada tetap bisa dilaksanakan, maka anggarannya tidak kurang.


    Namun, apabila situasi keuangan Republik Indonesia di tahun 2021 masih belum pulih dan ada permasalahan-permasalahan anggaran, maka anggaran Pilkada 2020 bisa siap diluncurkan untuk membantu pemulihan situasi keuangan tersebut.


    "Kalau ternyata, misalnya, ada problema yang kita tidak tahu, anggaran itu ternyata mungkin kurang di daerah-daerah terdampak, kita bisa gunakan dana Pilkada ini untuk dijadikan dana cadangan, tapi jangan dulu sekarang dialihkan. Karena saat ini, dananya sudah ada pengalokasian dari pos-pos yang lain," ucap Tito.


    3 Skenario Pilkada 2020
    Picture By Google.com

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan lembaganya tengah merancang opsi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertunda karena pandemi Corona.


    Arief mengatakan ada tiga opsi kapan pilkada akan digelar, yakni Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. "Misalnya kita pilih Desember, maka Mei tanggal 30 kita sudah harus mulai tahapannya," kata Arief dalam diskusi virtual, Ahad, 5 April 2020.


    Arief pun meminta KPU provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempelajari tiga opsi yang ada. Jika pilkada digelar Maret 2021, kata dia, maka tahapan sudah harus dimulai pada September mendatang.


    "Teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota bisa memberi masukan, karena situasi dan kondisi di masing-masind daerah bukan tidak mungkin ada di situasi yang berbeda," ujar dia.


    Arief juga meminta KPU provinsi, kabupaten, kota, juga mencermati perubahan regulasi yang mungkin terjadi nantinya. Misalnya, apakah sumber daya manusia yang sudah direkrut (PPS dan PPK) masih bisa bertugas nantinya.


    Selain itu, Arief meminta KPU di daerah tak menyentuh anggaran pilkada yang sudah ditransfer. Dana yang sudah telanjur dipakai pun harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban.


    KPU sebelumnya menyatakan Pilkada 2020 sulit untuk dilaksanakan sesuai jadwal setelah pemerintah menyatakan darurat kesehatan nasional. Penundaan pilkada pun telah disepakati antara KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sumber Referensi: Kompas.com & Opini.id
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    KRIMINAL

    +