• Jelajahi

    Copyright © Kabarpatroli.id - Media Berita Online Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Peraturan Blokir Imei Ponsel BM Berlaku Mulai 18 April 2020

    Riyan Hero
    Kamis, 16 April 2020, 1:16:00 AM WIB Last Updated 2020-05-21T19:37:57Z
    Picture by facebook.com
    KABARPATROLI.ID - Walaupun Indonesia masih berada dalam situasi darurat pandemic virus corona, aturan IMEI untuk memblokir ponsel BM (black market) di Indonesia tetap diberlakukan pada 18 April mendatang.

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengungkapkan, aturan blokir ponsel BM via IMEI tetap berjalan sesuai rencana dan mulai berlaku per 18 April 2020, pukul 00.00 WIB.

    Kemenkominfo sudah melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk mematangkan aturan IMEI blokir ponsel BM. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam aturan tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan operator seluler untuk menjalankan identifikasi nomor IMEI ilegal dan pemblokiran.

    Operator seluler juga telah siap untuk menerapkan sistem EIR (Equipment Identity Register) untuk mendeteksi nomor IMEI ponsel BM hingga ponsel curian.  Sistem tersebut akan terhubung dengan pusat data IMEI yang dikelola Kemenperin.

    Sebelumnya, Kominfo telah memutuskan untuk menerapkan pemblokiran ponsel BM melalui skema Whitelist.

    “Whitelist system akan segera berlaku dan EIR di setiap operator seluler sudah dapat diaktifkan, serta Central EIR di Perindustrian juga sudah dapat digunakan pada 18 April 2020,” Johnny.

    Menurut Johnny, aturan IMEI harus segera dilaksanakan dan tidak ditunda lagi. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi industri ponsel dalam negeri agar lebih sehat dan menguatkan perekonomian negara.

    Saat ini, pengguna ponsel dapat mengecek terlebih legalitas IMEI perangkat mereka melalui imei.kemenperin.go.id. Adapun ponsel BM yang dimiliki pengguna sebelum tanggal 18 April tidak akan terdampak aturan ini.

    Mereka masih bisa menggunakan perangkatnya dengan normal. Aturan blokir ini hanya berlaku untuk ponsel yang aktif setelah tanggal diberlakukannya.

    Pengguna yang masih bandel menggunakan ponsel BM setelah aturan IMEI berlaku 18 April 2020, perangkatnya tak bisa mendapatkan layanan telekomunikasi apapun, mulai dari sinyal internet, telepon, hingga SMS, di Indonesia

    Apakah Semua Ponsel BM akan Kena Blokir?
    Picture by facebook.com
    “Wah kalau ponsel BM gua udah lama gimana.” Pasti banya yang tanya seperti itu. Tenang, aturan ini berlalu untuk ponsel BM di atas bulan April 2020. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan aturan validasi IMEI tidak mengacu untuk ponsel BM sebelum regulasi ini ditetapkan pada 18 April mendatang, melainkan berlaku untuk ke depan "Ponsel BM yang sekarang sampai April nggak ada masalah, ini bicara ke depan, setelah April," ujarnya.

    Jadi masyarakat yang telah membeli ponsel BM dan diaktifkan sebelum 17 April tidak akan terkena aturan IMEI. Barulah ponsel-ponsel BM yang dibeli dan diaktifkan sejak 18 April yang akan diblokir.

    Masyarakat pun masih diperbolehkan membeli ponsel di luar negeri setelah aturan IMEI berlaku. Namun mereka harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh) sebesar 7,5 persen agar dapat digunakan di Indonesia.

    Bicara soal mekanisme pemblokiran, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan dua opsi yang akan dipakai untuk memblokiran ponsel black market (BM), yakni whitelist dan blacklist.

    "Misalnya beli HP-nya kemudian IMEI-nya tidak legal. Kalau mekanisme whitelist itu dia tidak dapat sinyal, nama istilahnya normally closed," jelas Ismail.
    Picture by facebook.com
    Pelaku Industri Sempat Khawatir
    Pelaku industri di Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) sempat khawatir. APSI mendengar desas-desus bahwa tanggal berlaku efektif aturan itu akan mundur karena pandemi Covid-19 hinga beberapa bulan ke depan.

    Seperti dilansir Liputan6.com, Ketua Umum APSI, Hasan Aula, menilai sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan aturan validasi IMEI. Menurut Hasan, sosialisasi rencana aturan validasi IMEI ini ke masyarakat sudah dilakukan dan mereka kini hanya mau membeli perangkat resmi.

    "Ketika aturan itu diterapkan, masyarakat tidak perlu berbuat apa pun, karena ponsel lama baik ponsel resmi maupun BM yang sudah diaktifkan sebelum 18 April 2020, tidak akan mendapat dampak apa-apa," tutur Hasan.

    Andi Gusena, Direktur Marketing Advan, juga mengungkapkan hal senada. Dia merasa khawatir aturan tersebut akan ditunda dan itu mungkin akan membuka kembali keran impor ponsel ilegal. Apalagi, menurut Andi, desas-desus penundaan tanggal berlaku efektif aturan itu mencapai hingga enam bulan. 

    "Bayangan, cerah ke depan bagi industri ponsel langsung pupus. Kebijakan itu sebaiknya langsung saja diterapkan jangan ditunda," kata Andi.

    Sementara itu, Samsung Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah konkrit menyetop peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

    "Samsung sebagai entitas bisnis yang menjalankan operasionalnya di Indonesia akan mengikuti kebijakan (validasi IMEI) Pemerintah Indonesia," ujar denny galant, Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia.

    Selaras dengan beberapa pernyataan di atas, Aryo Meidianto selaku Public Relations Manager OPPO Indonesia berharap pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri.

    "Aturan IMEI ini sudah merupakan langkah yang bagus yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, yang melengkapi peraturan terdahulu mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Validasi ini akan membuat industri telepon seluler kembali bergairah dan membuka lapangan kerja," kata Aryo

    Sumber Referensi: liputan6.com & opini.id
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    KRIMINAL

    +